DAFTAR INFORMASI PUBLIK KOMISI PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
A. INFORMASI BERKALA
| No. | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik | Tautan Unduh Dokumen |
| 1. | LAKIP 2023 | Informasi Kinerja Instansi Pemerintah | Biro Perencanaan dan Organisasi | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun |
| |
| 2. | Laporan Keuangan 2023 | Ringkasan Laporan Keuangan yang telah di audit | Biro Keuangan | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun |
| |
| 3. | Tapkin KPU 2023 | Informasi Kinerja Instansi Pemerintah | Biro Perencanaan dan Organisasi | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun |
| |
| 4. | Laporan Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2023 | Ringkasan Laporan Akses Informasi Publik | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | PPID KPU | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun |
| |
| 5. | Rencana Umum Pengadaan (RUP) | Informasi tentang Pengumuman Pengadaan Barang dan Jasa | Biro Logistik | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun |
| |
| 6. | LHKPN | Informasi tentang Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara | Inspektorat | Ketua KPU | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun |
|
INFORMASI BERKALA TAHAPAN PEMILU/ PILKADA
| No. | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik | Tautan Unduh Dokumen |
| 1. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan mengenai kegiatan kampanye pemilihan umum didanai dan menjadi tanggung jawab peserta pemilihan umum, serta untuk mewujudkan prinsip berkepastian hukum, akuntabel, dan transparan, wajib dicatat dalam pembukuan dan dilakukan pelaporan dana kampanye | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 1 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
|
| 2. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Ketentuan tata cara pencalonan peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden yang meliputi tahapan pencalonan, persyaratan pencalonan dan syarat calon, pendaftaran pasangan calon, verifikasi bakal pasangan calon, serta penetapan dan pengundian nomor urut pasangan calon | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 09 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
|
| 3. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan tentang cuti Menteri atau pejabat setingkat Menteri yang ditetapkan sebagai calon Presiden dan Wakil Presiden, Kampanye Pemilu menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat Pendidikan, kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapat izin dari penanggung jawab tempat dimaksud dan hadir tanpa atribut Kampanye Pemilu | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 09 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
|
| 4. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Ketentuan tentang syarat menjadi calon Presiden dan Wakil Presiden salah satunya adalah berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu termasuk pemilihan kepala daerah | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 03 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
|
| 5. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 11 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
|
| 6. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 18 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
|
| 7. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Ketentuan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | Jakarta, 26 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
|
| 8. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah | Ketentuan Perubahan tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
|
| 9. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | Ketentuan Perubahan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
|
| 10. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
|
| 11. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
|
| 12. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Ketentuan tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 19 Juni 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
|
| 13. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Ketentuan tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 1 Juli 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
|
B. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT
| No | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik | Tautan Unduh Dokumen | ||||
| 1 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 | Ringkasan daftar informasi yang wajib tersedia berkala, wajib tersedia setiap saat dan wajib tersedia serta merta | Biro Hukum, Biro Sumber Daya Manusia, Biro Perencanaan dan Organisasi, Biro Logistik, Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Biro Umum, Biro Keuangan, Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara, Inspektorat, Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, dan Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 19 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 1 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 2 | Peraturan, keputusan, dan/atau kebijakan yang telah diterbitkan | ||||||||||||
| 1) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umum | Ketua KPU | Jakarta, 30 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 2) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan mengenai Dana Kampanye Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 1 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 3) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Ketentuan Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 9 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 4) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan Perubahan tentang Kampanye Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 3 November 2022 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 5) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | Jakarta, 13 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 6) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Teknis Penyelenggara PemilBiro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 31 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 7) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Ketentuan Perubahan tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden | Biro Teknis Penyelenggara Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 03 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 8) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Kententuan Perubahan Kedua tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 11 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 9) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan Perubahan tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 18 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 10) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Keuangan | Ketua KPU | Jakarta, 12 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 11) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Ketentuan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | Jakarta, 26 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 12) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah | Ketentuan Perubahan Ketiga tentang Perubahan Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 08 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 13) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | Ketentuan Perubahan tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 08 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 14) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 15) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 16) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Ketentuan tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 19 Juni 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 17) | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Ketentuan Perubahan tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 1 Juli 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 18) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1048 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partisipasi Masyarakat Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 21 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 19) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1049 Tahun 2023 tentang Pedoman Penulisan Analisis Kebijakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Penulisan Analisis Kebijakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 21 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 20) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum | Biro Umum | Ketua KPU | Jakarta, 24 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 21) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1168 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 28 (Dua Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023-2028 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 28 (Dua Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023-2028 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 22) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1176 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 1 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 23) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1190 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 24) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1198 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1176 Tahun 2023 tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Penetapan Standar dan Spesifikasi Teknis Nama, Nomor Urut, dan Tanda Gambar Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 25) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Desain Surat Suara dan Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 14 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 26) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 | Ketentuan tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 14 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 27) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Biro Logistik | Ketua KPU | Jakarta, 26 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 28) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1306 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 2 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 29) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara | Ketua KPU | Jakarta, 10 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 30) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Inspektorat | Ketua KPU | Jakarta, 10 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 31) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2023 tentang Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik dan Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 32) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 33) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1373 Tahun 2023 tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Pedoman Penatausahaan Seleksi Bank Penampung Dana Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Biro Keuangan | Ketua KPU | Jakarta, 16 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 34) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1374 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 16 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 35) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1377 Tahun 2023 tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Rumah Sakit sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 17 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 36) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1378 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 17 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 37) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1387 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1374 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Pedoman Teknis Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 19 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 38) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Biro Keuangan | Ketua KPU | Jakarta, 20 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan KelembagaanPenyelenggara Pemilu |
| ||||
| 39) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum | Biro Logistik | Ketua KPU | Jakarta, 20 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 40) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 22 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 41) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 23 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 42) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Logistik | Ketua KPU | Jakarta, 25 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 43) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1547 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengurutan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pengurutan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 30 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 44) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1549 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 31 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 45) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 3 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 46) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 3 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 47) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1564 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1306 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 3 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 48) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 6 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 49) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1614 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 6 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 50) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 51) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 52) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1628 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 9 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 53) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1631 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1202 Tahun 2023 tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Desain Surat Suara dan Desain Alat Bantu Tunanetra Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 54) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 13 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 55) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1644 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 14 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 56) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1648 Tahun 2023 tentang Desain Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Desain Daftar Pasangan Calon dan Daftar Calon Tetap di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 17 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 57) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1658 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 21 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 58) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1667 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 58 (Lima Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 13 (Tiga Belas) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 58 (Lima Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 13 (Tiga Belas) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 24 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 59) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1668 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 24 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 60) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1676 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan Perubahan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 27 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 61) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1677 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 27 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 62) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1684 Tahun 2023 tentang Tanda Khusus Berupa Kode Respon Cepat (Quick Response Code) pada Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Tanda Khusus Berupa Kode Respon Cepat (Quick Response Code) pada Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Logistik | Ketua KPU | Jakarta, 30 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 63) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1695 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Permasalahan Hukum sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 4 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 64) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1696 Tahun 2023 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 4 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 65) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1705 Tahun 2023 tentang Jadwal dan Tempat Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Jadwal dan Tempat Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 66) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1706 Tahun 2023 tentang Penetapan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 67) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1757 Tahun 2023 tentang Desain Sampul Kertas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Desain Sampul Kertas Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Logistik | Ketua KPU | Jakarta, 27 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 68) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1760 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 28 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 69) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 29 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 70) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 71) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1706 Tahun 2023 tentang Penetapan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Penetapan Stasiun Televisi dan Radio Penyiaran Debat Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 5 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 72) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 15 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 73) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 16 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 74) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 17 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 75) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 111 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024Ketentuan Perubahan Kedua tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 25 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 76) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115 Tahun 2024 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 25 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 77) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 28 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 78) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 122 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1811 Tahun 2023 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri pada Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 28 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 79) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 193 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemiluhan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemiluhan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 6 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 80) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselesaian Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselesaian Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi | Biro Hukum | Ketua KPU | Jakarta, 7 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 81) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 203 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 8 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 82) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 209 Tahun 2024 tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang Dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Daftar Nama Kantor Akuntan Publik yang Dapat Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 83) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 210 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1815 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum | Ketentuan Perubahan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 84) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umumn | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 85) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 213 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 86) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 216 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan Perubahan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 13 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 87) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 14 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 88) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 26 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 89) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 299 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 280 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang pada Perwakilan Republik Indonesia di Kuala Lumpur Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 2 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 90) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 300 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemungutan Suara Ulang di Kuala Lumpur | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 4 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 91) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 301 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 857 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Nasional Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 | Pusat Data dan Teknologi Informasi | Ketua KPU | Jakarta, 4 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 92) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 318 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 37 Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 37 Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 4 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 93) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 328 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau dan Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 8 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 94) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 350 Tahun 2024 tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | Ketentuan tentang Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 yang Tidak Menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 18 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 95) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 20 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 96) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota | Ketentuan Perubahan Keempat tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 7 April 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 97) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Ketentuan tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 7 April 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 98) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 484 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Program Arsip Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Program Arsip Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umum | Ketua KPU | Jakarta, 19 April 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 99) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 503 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penghitungan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 23 April 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 100) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 504 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 24 April 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 101) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 7 Mei 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 102) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 620 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 29 Mei 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 103) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota | Ketentuan Perubahan Kelima tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 31 Mei 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 104) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 3 Juni 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 105) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 14 Juni 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 106) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 768 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 14 Juni 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 107) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 769 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan tentang Tahapan dan Jadwal Pemungutan Suara Ulang dan Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 14 Juni 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 108) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 787 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 767 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan tentang Tahapan dan Jadwal Penghitungan Ulang Surat Suara Pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 19 Juni 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 109) | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 789 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Ketentuan Perubahan Ketiga tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Ketua KPU | Jakarta, 21 Juni 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| ||||
| 110) | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 919 Tahun 2023 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 | Ketentuan tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Utama Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2023 | Inspektorat | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 27 Juni 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 111) | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1312 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Penegakan Disiplin Bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Sumber Daya Manusia | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 22 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 112) | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1357 Tahun 2023 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pemberian Tunjangan Kinerja Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Sumber Daya Manusia | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 22 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 113) | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1717 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusutan Arsip Pemilihan Umum di Luar Negeri | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyusutan Arsip Pemilihan Umum di Luar Negeri | Biro Umum | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 27 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 114) | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1883 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri | Ketentuan tentang Standar Operasional Prosedur Penyusutan Arsip KPU dan Arsip Pemilu Luar Negeri | Biro Umum | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 16 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 115) | Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1960 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengangkatan Tenaga Administrasi Pejabat Pembuat Komitmen dan Tenaga Pengaman Tempat Penyimpanan Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umum | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 20 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| ||||
| 3 | informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | ||||||||||||
| 1) | Himpunan Psikologi Indoensia | Dukungan Pelayanan Psikologi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 3 April 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 15/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 2) | Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia | Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 April 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 16/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 3) | Lembaga Penelitian Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) | Kerjasama Riset dan Publikasi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 13 April 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 17/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 4) | Kantor Berita Radio | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 13 April 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 18/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 5) | UIN Syarif Hidayatullah | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Mei 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 19/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 6) | Universitas Sebelas Maret | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 6 Juni 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 20/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 7) | Ikatan Akuntan Indoensia | Penyusunan, Sosialisasi, dan Bimtek Pedoman Pelapodan Dana Kampanye Peserta Pemilu dan Pilkada | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 22 Juni 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 23/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 8) | Institut Akuntan Publik Indonesia | Pelaksanaan Audit Dana Kampanye | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 20 Juni 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 24/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 9) | Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional | Sinergitas Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah dengan Perencanaan Pembangunan Nasional | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 28 Juli 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 26/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 10) | PT. Visi Berkah Bangsa (NU Online) | Kerja Sama Dalam Bidang Publikasi dan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 7 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 27/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 11) | Lembaga Administrasi Negara | Penguatan Kapasitas KPU melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, Serta Pendidikan Tinggi Terapan | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 29/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 12) | PT. Narasi Citra Sahwahita | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 30/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 13) | PT. Media Nawacita Indonesia | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 31/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 14) | PT. Bunga Wangsa Sejati (Jatim Park) | Pengelolaan dan Pengembangan Rumah Pintar Pemilu Nasional Wisata Demokrasi di Jawa Timur Pak 1 Kota Baru Provinsi Jawa Timur | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 32/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 15) | Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia | Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap WNI di Seluruh Wilayah Indonesia | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 33/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 16) | Ikatan Pelajar Nahdatul Ulama | Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 34/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 17) | Asosiasi Televisi Lokal Indonesia | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 35/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 18) | Universitas Bengkulu | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 36/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 19) | Universitas Indonesia | Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat dan Peningkatan Kualitas SDM serta Pemanfaatan TI | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 37/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 20) | PT. Wahana Ekonomi Semesta (harian Rakyat Merdeka RM.ID) | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 39/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 21) | Kementerian Agama Republik Indonesia | Sinergitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 15 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 40/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 22) | Kementerian Pemuda dan Olahraga | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada pada Bidang Kepemudaaan dan Keolahragaan | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 15 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 41/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 23) | Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan | Kerja Sama Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyelenggaraan Pemilu serta Pilkada | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 15 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 42/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 24) | Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Kapasitas SDM dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 19 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 45/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 25) | Badan Riset dan Inovasi Nasional | Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Serta Pengembangan SDM dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 19 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 46/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 26) | Asosiasi Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggu di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 2 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 48/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 27) | Organisasi Amatir Radio Indonesia | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 10 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 50/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 28) | Pengurus Besar Nahdlatul Ulama | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 13 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 51/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 29) | Komisi Informasi Pusat | Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada dengan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 16 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 52/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 30) | Panitia Pelaksana Program Talkshow dan Watung Kerukunan Lintas Agama Indonesia Bangkit | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 20 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 54/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 31) | Ikatan Cendikiawan Muslim Indoensia | Pendidikan Pemilih dan Pendidikan Politik pada Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 56/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 32) | Majelis Tinggi Agama Khoinghucu Indonesia | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 57/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 33) | Pusat Pemilihan Umum Akses Disabilitas | Peningkatan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebagai Perwujudan Kesetaraan Hak Politik setiap WNI | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 58/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 34) | PT. Nusantara Media Mandiri (Nusantara TV) | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 59/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 35) | PT Trans Media Corpora | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 60/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 36) | PT Visi Media Asia Tbk | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 26 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku sampai dengan selesainya pelaksanaan seluruh proses penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | 61/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 37) | Perkumpulan Anak Muda Analitis | Sosialisasi dan Penyebaran Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 30 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. | 62/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 38) | Komisi Yudisial Republik Indonesia | Sinergitas Pelaksanaan Wewenang dan Tugas dalam rangka menjaga dan menegakan Integrtias Hakim serta Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 8 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 63/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 39) | Tik Tok | Sosialisasi dan Publikasi dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 15 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 64/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 40) | Komisi Nasional Disabilitas | Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 24 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 66/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 41) | Parisada Hindu Dharma Indonesia | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 68/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 42) | Pimpinan Pusat Muhammadiyah | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 69/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 43) | Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi) | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 70/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 44) | Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia | Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 71/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 45) | UIN Mataram | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 19 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 73/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 46) | Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah | Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada yang LuBerJurDil | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 21 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 76/PR.07-NK/01/2023 |
| ||||
| 47) | T. Metropolitan Televisindo (Rajawali TV) | Sosialisasi dan Penyampaian Informasi Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 2 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku hingga berakhirnya seluruh tahapan, program dan jadwal Pemilu Tahun 2024 | 01/PR.07-NK/01/2024 |
| ||||
| 48) | Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) | Pelaksanaan Cek Fakta dalam Penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 2 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun. | 2/PR.07-NK/01/2024 |
| ||||
| 49) | Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial Kesehatan | SOSIALISASI DAN PENYEBARAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 15 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 3/PR.07-NK/01/2024 |
| ||||
| 50) | Universitas Tidar | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 29 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 4/PR.07-NK/01/2024 |
| ||||
| 51) | Otoritas Jasa Keuangan | Kerja Sama Dalam Bidang Kepemiluan dan Jasa Keuangan | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 22 April 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 7/PR.07-NK/01/2024 |
| ||||
| 52) | Universitas Diponegoro | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 4 Juni 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 11/PR.07-NK/01/2024 |
| ||||
| 53) | Universitas Kristen Satya Wacana | Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Kepemiluan dan Pendidikan Demokrasi | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | 4 Juni 2024 | Dokumen Digital/Softcop | Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. | 12/PR.07-NK/01/2024 |
| ||||
| 4 | informasi Pemilu dan Pemilihan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan | ||||||||||||
| a) | Informasi Hasil Pemilu | ||||||||||||
| 1 | Hasil Pemilu 2004 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2004 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 2 | Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2009 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2009 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| Hasil Pemilu DPR RI 2009 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2009 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||||
| Hasil Pemilu DPRD Provinsi dan Kab/Kota 2009 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2009 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||||
| 3 | Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2014 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2014 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | UNDUH DOKUMEN | ||||||
| Hasil Pemilu DPR RI 2014 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2014 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||||
| Daftar Alokasi Kursi DPR RI 2014 | Jumlah alokasi kursi DPR RI | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2014 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||||
| Daftar Calon Terpilih DPR RI 2014 | Nama Calon Terpilih berdasarkan asal Partai Politik | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2014 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||||
| Daftar Calon Terpilih DPD RI 2014 | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2014 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||||
| Daftar Calon Terpilih DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota | Nama Calon Terpilih berdasarkan asal Partai Politik | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2014 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||||
| Data tingkat partisipasi Pemilih pada Pemilu Tahun 2014 | Tingkat partisipasi Pemilih per Provinsi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2014 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||||
| 4 | Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2019 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| Hasil Pemilu DPR RI 2019 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2019 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||||
| 5 | Daftar Calon Tetap DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Pemilu 2024 | Profil calon | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| Hasil Pemilu Presiden & Wakil Presiden 2024 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||||
| Hasil Pemilu DPR RI 2024 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||||
| b) | Informasi Hasil Pemilihan | ||||||||||||
| 1 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2010 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2010 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 2 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2011 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2011 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 3 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2012 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2012 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 4 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2013 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2013 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 5 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2015 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2015 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 6 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2017 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2017 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 7 | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Tahun 2020 | Hasil rekapitulasi | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | 2020 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 8 | Data NPHD Pemilihan Tahun 2020 | Rekap dan Naskah NPHD Pemilihan 2020 | Biro Keuangan | 2020 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| c) | Informasi yang dikuasai Inspektorat Utama | ||||||||||||
| 1 | Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Maturitas SPIP Terintegrasi | Tingkat Maturitas SPIP KPU mendapat nilai 3,089 atau pada Level 3 (Terdefinisi) yang berarti Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi | Inspektorat Utama Setjen KPU | per 1 tahun anggaran | Laporan | 5 Tahun |
| ||||||
| 2 | Laporan Hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2023 | KPU memperoleh Indeks SPI Tahun 2023 sebesar 74.49 lebih besar dari nilai rata-rata Nasional sebesar 70,97 | Inspektorat Utama Setjen KPU | per 1 tahun anggaran | Laporan | 5 Tahun |
| ||||||
| 3 | Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Komisi Pemilhan Umum RI Tahun 2023 | Kapabilitas APIP KPU RI berada pada Level 2 dengan skor 2,730 untuk seluruh elemen Kapabilitas APIP | Inspektorat Utama Setjen KPU | per 1 tahun anggaran | Laporan | 5 Tahun |
| ||||||
| 4 | Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023 pada KPU | Hasil Evaluasi AKIP KPU menunjukkan nilai sebesar 68,71 dengan predikat B | Inspektorat Utama Setjen KPU | per 1 tahun anggaran | Laporan | 5 Tahun |
| ||||||
| 5 | Laporan Hasil Telaah Sejawat Tahun 2023 pada KPU | Berdasarkan hasil penelaahan nilai kesesuaian praktik pengawasan intern Inspektorat Utama KPU RI terhadap standar adalah 65,64%, dengan kategori penilaian “CUKUP” | Inspektorat Utama Setjen KPU | per 1 tahun anggaran | Laporan | 5 Tahun |
| ||||||
| d) | Informasi yang dikuasai Biro Sumber Daya Manusia | ||||||||||||
| 1 | Pengumuman Nama-nama Calon Terpilih Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Daftar Nama Calon Terpilih Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Biro Sumber Daya Manusia | Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc | Sesuai dengan Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Pengumuman | 5 Tahun |
| |||||
| 2 | Pengumuman Nama-nama Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Daftar Nama Tim Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Biro Sumber Daya Manusia | Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc | Sesuai dengan Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Pengumuman | 5 Tahun |
| |||||
| 3 | Jadwal Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Jadwal Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Biro Sumber Daya Manusia | Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc | Sesuai dengan Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Pengumuman | 5 Tahun |
| |||||
| 4 | Jadwal Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada | Jadwal Tahapan Pembentukan Badan Adhoc Pemilu dan Pilkada | Biro Sumber Daya Manusia | Bagian Administrasi Anggota KPU dan Badan Adhoc | Sesuai dengan Tahapan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota | Pengumuman | 5 Tahun | UNDUH DOKUMEN
| |||||
| e) | Informasi yang dikuasai Pusat Data dan Teknologi Informasi | ||||||||||||
| 1 | Dokumen Anggaran TA 2023 dan TA 2024 pada Pusdatin | Dokumen berisi informasi anggaran Pusdatin TA 2023 dan 2024 | Kepala Bagian TU dan Umum | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2023 - 2024 di Kantor KPU RI | Hardcopy dan Softcopy (Hasil scan) | Aktif 2 Tahun, Inaktif 3 Tahun |
| |||||
| 2 | Dokumen-dokumen pengadaan barang dan jasa TA 2023 dan TA 2024 pada Pusdatin | Dokumen berisi informasi pengadaan barang dan jasa pada Pusdatin TA 2023 dan 2024 | Kepala Bagian TU dan Umum | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2023 - 2024 di Kantor KPU RI | Hardcopy dan Softcopy (Hasil scan) | Aktif 2 Tahun, Inaktif 3 Tahun |
| |||||
| 3 | Sertifikat hasil evaluasi SPBE KPU Tahun 2023 oleh Kemenpan RB | Dokumen berisi nilai hasil evaluasi SPBE KPU Tahun 2023 | Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2023 - 2024 di Kantor KPU RI | Softcopy (Hasil scan) | Aktif 1 Tahun, Inaktif 2 Tahun |
| |||||
| 4 | SK Sekjen KPU Nomor 446 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Persiapan dan Pengawasan Pengadaan Swakelola Pembangunan atau Pengembangan Aplikasi Khusus KPU Tahun 2024 | Dokumen berisi personil tim persiapan dan pengawasan pengadaan swakelola di Pusdatin Tahun 2024 | Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2024 di Kantor KPU RI | Softcopy (Hasil scan) | Aktif 1 Tahun, Inaktif 2 Tahun |
| |||||
| 5 | Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) KPU Tahun 2023 oleh Badan Pusat Statistik | Dokumen berisi nilai hasil EPSS KPU untuk tahun 2023 dari BPS | Kepala Bidang Aplikasi dan Tata Kelola Teknologi Informasi | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2023 di Kantor KPU RI | Softcopy (Hasil scan) | Aktif 1 Tahun, Inaktif 2 Tahun |
| |||||
| 6 | SK Sekjen Nomor 590 Tahun 2024 tentang Tim Penilai Internal EPSS di Lingkungan KPU | Dokumen berisi personil tim penilai internal EPSS di KPU | Biro Teknis Penyelenggaraan Pemilu | Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi | 2024 di Kantor KPU RI | Softcopy (Hasil scan) | Aktif 1 Tahun, Inaktif 2 Tahun |
| |||||
| f) | Informasi yang dikuasai Biro Keuangan | ||||||||||||
| 1 | Laporan Keuangan 2023 | Ringkasan Laporan Keuangan yang telah diaudit | Biro Keuangan | Sekretaris Jenderal KPU | Jakarta, 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| g) | Informasi yang dikuasai Biro Logistik | ||||||||||||
| 1 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 | tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH | Jakarta, 14 Juni 2023 | Softfile | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |
| |||||
| 2 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 | tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14Tahun 2023 Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH | Jakarta, 28 Juli 2023 | Softfile | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |
| |||||
| 3 | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2023 | tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH | Jakarta, 12 Desember 2023 | Softfile | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |
| |||||
| 4 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 | tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH | Jakarta, 20 Oktober 2023 | Softfile | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |
| |||||
| 5 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1413 Tahun 2023 | tentang Jumlah Surat Suara yang Dicetak Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH | Jakarta, 25 Oktober 2023 | Softfile | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |
| |||||
| 6 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1684 Tahun 2023 | tentang Tanda Khusus Berupa Kode Respon Cepat (Quick Response Code) pada Kotak Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH | Jakarta, 30 November 2023 | Softfile | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |
| |||||
| 7 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1281 Tahun 2023 | tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH | Jakarta, 26 September 2023 | Softfile | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |
| |||||
| 8 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 902 Tahun 2024 | tentang Jumlah Kekurangan Surat Suara Untuk Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 | Biro Logistik | Biro Hukum_JDIH | Jakarta, 8 Juli 2024 | Softfile | Tidak ada Batasan waktu sampai keputusan dicabut atau digantikan |
| |||||
| h) | Informasi yang dikuasai Biro Umum | ||||||||||||
| 1 | BA Penyerahan Arsip Covid-19 No. 5/TU.04.3-BA/03/2024 | Dokumen Berita Acara Penyerahan Arsip Covid-19 yang diselenggarakan oleh KPU RI | Biro Umum | 5 April 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Permanen sudah diserahkan ke ANRI |
| ||||||
| 2 | BA Penyerahan Arsip Statis Tahun 2023 No. 5/TU.04.3-BA/03/2024 | Dokumen BA Arsip Statis berupa Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Presiden Tahun 2019. KBRI Petroria, KBRI Cape Town, Aprika Selatan, KBRI Lima Peru dan KBRI Moscow Rusia dan Kinabalu Malaysia | 2 Mei 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | Permanen sudah diserahkan ke ANRI |
| |||||||
| 3 | BA Penyerahan Arsip Statis Tahun 2024 No.1/TU.04.3-BA/03/2024 | Dokumen BA Arsip Statis berupa Risalah/ Dokumentasi Persidangan/ Rapat Pimpinan - Produk Hukum dan Peraturan KPU | Biro Umum | 10 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | Permanen sudah diserahkan ke ANRI |
| ||||||
| i) | Informasi yang dikuasai Biro Hukum | ||||||||||||
| 1 | Putusan Bawaslu RI Nomor 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/ix/2023 | Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 2 | Putusan Bawaslu RI Nomor 001/PS.REG/BAWASLU/XI/2023 | Informasi mengenai Permohonan Sengketa Proses di Bawaslu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 3 | Putusan Bawaslu RI Nomor: 001/TM/ADMPP/BWSL/00.00/2024 | Informasi mengenai Laporan Temuan terkait dengan Proses Pemilihan Umum Tahun 2024 di Taipei | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 4 | Putusan Bawaslu RI Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 | Informasi mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran Adminitratif Pemilu di Bawaslu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 5 | Putusan Bawaslu RI Nomor: 002/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 | Informasi mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 6 | Putusan Bawaslu RI Nomor: 003/LP/ADM.PL/BWSL/00.00/III/2024 | Informasi mengenai Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu di Bawaslu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 7 | Putusan DKPP Nomor 106-PKE-DKPP/VIII/2023 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencalonan (selanjutnya disebut Silon) serta pembatasan akses pelaksanaan pengawasan melekat Bawslu khususnya yang berkaitan dengan jumlah personel dan durasi waktu pengawasan | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 8 | Putusan DKPP Nomor: 110-PKE-DKPP/IX/2023 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 9 | Putusan DKPP Nomor: 135-PKE-DKPP/XII/2023 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan Keterwakilan Perempuan dalam Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 10 | Putusan DKPP Nomor : 140-PKE-DKPP/XII/2023 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan Seleksi Calon Anggota KPU Kabupaten Nias Utara. | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 11 | Putusan DKPP Nomor: 16-PKE-DKPP/I/2024 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah. | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 12 | Putusan DKPP Nomor: 4-PKE DKPP/I/2024 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan Kebocoran Data Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 13 | Putusan DKPP Nomor: 133-PKE-DKPP/IXI2023 | Informasi mengenai Aduan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu terkait dengan berkantornya KPU Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu di luar wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 14 | Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 610/Pdt.G/2023/PNJkt.Pst | Informasi mengenai Gugatan Perbuatan Hukum (PMH) terkait dengan Ijazah Palsu Tergugat I (Presiden RI) dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 15 | Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 717/Pdt.G/2023/PNJkt.Pst | Informasi mengenai Gugatan Perbuatan Hukum (PMH) terkait dengan proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 16 | Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor: 283/Pdt.G/2023/PNSkt | Informasi mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dengan Pemalsuan Identitas dan memberikan keterangan Palsu yang ditujukan kepada Sdr. Almas Tsaqibbirru (Tergugat I) dahulu Pemohon dalam permohonan uji materiil di Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor: 90/PUU-XXI/2023) | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 17 | Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor: 11/Pdt.G/2023/PNSgi | Informasi mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terkait dengan proses Perekrutan calon anggota KIP Kabupaten Pidie masa jabatan 2023-2028 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 18 | Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 594/G/2023 /PTUN.JKT | Informasi mengenai gugatan Sengketa Proses Pemilu terkait dengan Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 19 | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 594/PLW/2023/PTUN.JKT | Informasi mengenai gugatan Perlawanan atas Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 594/G/2023/PTUN.JKT tanggal 28 November 2023 terkait dengan gugatan Sengketa Proses Pemilu terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 20 | Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :600/G/SPPU/2023/PTUN.JKT | Informasi mengenai gugatan Sengketa Proses terkait dengan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Desember 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 21 | Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 11/G/TF/2024/PTUN.JKT | Informasi mengenai gugatan Tindakan Faktual Pejabat Pemerintah terkait dengan Dinasti Politik di dalam Pemerintahan | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 22 | Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 56/G/2024/ PTUN.JKT | Informasi mengenai gugatan terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 23 | Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 58/G/2024/PTUN.JKT | Informasi mengenai gugatan terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 24 | Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 60/G/2024/ PTUN.JKT | Informasi mengenai gugatan terhadap proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| |||||
| 25 | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 28P/HUM/2023 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 26 | Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 39 P/HUM/2023 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 27 | Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 001/KIP-PSIPA/II/2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 28 | Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 002/KIP-PSIPA/II/2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 29 | Putusan Komisi Informasi Pusat Nomor: 003/KIP-PSIPA/II/2024 | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
| 30 | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Fasilitasi dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi | Biro Hukum | Bagian Advokasi dan Pendapat Hukum | Jakarta, 30 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun |
| ||||||
C. INFORMASI SERTA MERTA
| No. | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Unit/ Satuan Kerja yang Menguasai Informasi Publik | Pejabat Penanggungjawab Penerbitan Informasi | Waktu dan Tempat Penerbitan Informasi | Bentuk Informasi yang tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik | Tautan Unduh Dokumen |
| 1. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umum | Ketua KPU | Jakarta, 30 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 2. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Perencanaan dan Organisasi | Ketua KPU | Jakarta, 13 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 3. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 31 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 4. | Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Keuangan | Ketua KPU | Jakarta, 12 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 5. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1049 Tahun 2023 tentang Pedoman Penulisan Analisis Kebijakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Penulisan Analisis Kebijakan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Pusat Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 21 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 6. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1068 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyusunan Naskah Dinas Surat Perjanjian di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum | Biro Umum | Ketua KPU | Jakarta, 24 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 7. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1168 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 28 (Dua Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023-2028 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 28 (Dua Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2023-2028 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 29 Agustus 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 8. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1225 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 | Ketentuan tentang Daftar Informasi Publik Komisi Pemilihan Umum Tahun 2023 | Biro Partisipasi dan Hubungan Masyarakat | Ketua KPU | Jakarta, 14 September 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 9. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1306 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 2 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 10. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Inspektorat | Ketua KPU | Jakarta, 10 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 11. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Ketentuan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum | Biro Keuangan | Ketua KPU | Jakarta, 20 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 12. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 22 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 13. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1401 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 23 Oktober 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 14. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1564 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1306 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 27 (Dua Puluh Tujuh) Kabupaten/Kota di 7 (Tujuh) Provinsi | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 3 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 15. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 6 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 16. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1614 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Ulang Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, dan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 6 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 17. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1628 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 17 (Tujuh Belas) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Periode 2024-2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 9 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 18. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1658 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1575 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 | Ketentuan Perubahan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolikara dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan Periode 2024-2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 21 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 19. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1667 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 58 (Lima Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 13 (Tiga Belas) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 58 (Lima Puluh Delapan) Kabupaten/Kota di 13 (Tiga Belas) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 24 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 20. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1668 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1397 Tahun 2023 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan Perubahan Kedua tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 5 (Lima) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 43 (Empat Puluh Tiga) Kabupaten/Kota di 9 (Sembilan) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 24 November 2023 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 21. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 121 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi pada 1 (Satu) Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 11 (Sebelas) Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 28 Januari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 22. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 211 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Alih Media Arsip di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umum | Ketua KPU | Jakarta, 12 Februari 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 23. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 318 Tahun 2024 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 37 Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Ketentuan tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Calon Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 37 Kabupaten/Kota di 2 (Dua) Provinsi Periode 2024 - 2029 | Biro Sumber Daya Manusia | Ketua KPU | Jakarta, 4 Maret 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|
| 24. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 484 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Program Arsip Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Ketentuan tentang Pedoman Teknis Program Arsip Vital di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota | Biro Umum | Ketua KPU | Jakarta, 19 April 2024 | Dokumen Digital/Softcopy | 5 Tahun | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
|